staging.sriwijayaterkini.co/ – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) harus memainkan peran strategis sebagai jembatan dan mediator antara negara dan civil society. Peran tersebut dinilai krusial untuk menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang dan semakin kompleks.
Penegasan ini disampaikan Menag saat memberikan keynote speech pada Lokakarya Kementerian Agama bertema “Mempersiapkan Umat Masa Depan” yang digelar di Serpong, Tangerang, Senin (15/12/2025). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2025.
“Kementerian Agama harus benar-benar hadir sebagai penyeimbang. Tidak terlalu cepat turun tangan, tetapi juga tidak abai ketika negara memang harus hadir,” ujar Menag di hadapan para peserta lokakarya.
Menurut Nasaruddin Umar, peran penyeimbang ini penting agar hubungan antara negara dan agama tidak berjalan timpang. Negara yang terlalu dominan mengatur agama berpotensi menggerus otonomi kehidupan beragama. Sebaliknya, jika agama terlalu jauh memengaruhi negara, hal tersebut dapat membawa Indonesia ke arah negara agama yang tidak sejalan dengan prinsip kebangsaan.
“Kementerian Agama harus berada di posisi tengah sebagai jembatan yang adil,” tegasnya.
Menag berharap ke depan Kemenag memiliki target dan indikator yang terukur dalam menjalankan fungsi strategis tersebut. Karena itu, lokakarya ini dirancang sebagai ruang bersama untuk merumuskan arah kebijakan Kemenag ke depan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Hari ini kita hadirkan para stakeholders, tokoh agama, akademisi, dan ormas-ormas keagamaan. Supaya semua pihak merasa memiliki Kementerian Agama, maka kita libatkan semua,” papar Menag.
Ia menambahkan, rumusan yang dihasilkan dalam lokakarya ini akan menjadi bahan tindak lanjut dalam Rakernas Kementerian Agama. Fokus utama pembahasan adalah mendefinisikan konsep umat masa depan serta peran konkret yang harus dijalankan Kemenag dalam menjawab tantangan tersebut.
“Hari ini kita hadirkan para stakeholders, tokoh agama, akademisi, dan ormas-ormas keagamaan. Supaya semua pihak merasa memiliki Kementerian Agama, maka kita libatkan semua,” papar Menag.
“Kita harus merumuskan apa itu umat masa depan dan apa yang harus dilakukan Kemenag. Saya berharap Kemenag bisa memainkan peran penyeimbang ini secara konsisten,” tuturnya.
Nasaruddin Umar juga menyoroti semakin lebarnya jarak antara ajaran agama yang bersifat normatif dengan realitas masyarakat modern yang rasional, terbuka, dan bergerak cepat. Kondisi ini, menurutnya, menuntut kehadiran negara yang proporsional agar tidak memicu ketegangan sosial maupun konflik keagamaan.
“Di sinilah Kementerian Agama harus mampu menjembatani dua dunia yang secara emosional dan intelektual berbeda,” kata Menag.
Selain itu, Menag mengingatkan pentingnya menjaga independensi agama agar tidak dijadikan alat legitimasi politik. Ia menekankan bahwa keseimbangan antara keberpihakan kepada negara dan kepentingan umat harus terus dijaga demi memelihara kepercayaan publik.
“Kaki kita berpijak di negara, tetapi pada saat yang sama kita juga harus berpihak pada kepentingan umat. Jika keseimbangan ini hilang, kepercayaan masyarakat terhadap agama dan negara bisa melemah,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin menjelaskan bahwa lokakarya ini diselenggarakan untuk mendukung penyusunan Outlook Kehidupan Beragama Kementerian Agama Tahun 2026 sebagai dokumen strategis kebijakan.
Ia mengungkapkan bahwa kehidupan keagamaan saat ini menghadapi tantangan serius, mulai dari digitalisasi, perubahan orientasi spiritual generasi muda, polarisasi identitas, maraknya hoaks keagamaan, isu minoritas, konflik rumah ibadah, hingga tantangan global seperti krisis iklim.
“Kondisi ini menuntut kebijakan keagamaan yang responsif, inklusif, dan berbasis data,” ujar Kamaruddin.
Outlook Kehidupan Beragama 2026 diharapkan mampu memetakan tren, isu, serta risiko kehidupan beragama sekaligus menjadi rujukan utama dalam penyusunan program dan layanan Kementerian Agama pada tahun mendatang.
Lokakarya ini diikuti oleh pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kemenag, Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, pimpinan organisasi masyarakat keagamaan, tokoh agama, akademisi, serta budayawan dari berbagai daerah di Indonesia.
