Langkah Strategis! Banyuasin Bangun Infrastruktur Pasca Panen, Harga Beras Dijamin Stabil
BANYUASIN, staging.sriwijayaterkini.co/ – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditegaskan melalui langkah konkret Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Wakil Bupati Banyuasin, Netta...
BANYUASIN, staging.sriwijayaterkini.co/ – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditegaskan melalui langkah konkret Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, secara resmi menandatangani dokumen hibah pembangunan infrastruktur pasca panen bersama Perum Bulog di Ballroom Aryaduta Palembang, pada 9 April 2026.
Penandatanganan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat kedaulatan pangan Indonesia.
Infrastruktur pasca panen dinilai sebagai kunci penting dalam menjaga kualitas hasil pertanian, mengurangi kehilangan hasil panen, serta meningkatkan nilai jual produk petani.
Dalam sambutannya, Netta Indian menyampaikan apresiasi kepada Bulog atas inisiatif percepatan pembangunan fasilitas modern di Banyuasin. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani lokal.
“Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyambut baik langkah strategis ini. Kami berharap pembangunan infrastruktur pasca panen ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat posisi Banyuasin sebagai salah satu lumbung pangan nasional,” ujarnya.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mendorong modernisasi sektor pertanian melalui pembangunan fasilitas terintegrasi.
Beberapa infrastruktur yang akan dibangun meliputi unit pengolahan modern, fasilitas pengeringan (dryer), silo penyimpanan, hingga mesin penggilingan padi yang canggih.
Dengan adanya fasilitas ini, hasil panen petani tidak hanya lebih terjaga kualitasnya, tetapi juga memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar nasional maupun internasional. Bahkan, Banyuasin kini mulai memperluas distribusi pangan ke pasar global sebagai bagian dari ekspansi sektor pertanian daerah.
Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia. Fokus utamanya adalah memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman dan mencukupi.
“Saat ini, ketersediaan stok pangan nasional berada dalam kondisi yang sangat baik, dengan cadangan lebih dari 41 juta ton beras serta ratusan ton jagung. Infrastruktur pasca panen ini akan semakin memperkuat sistem distribusi dan penyimpanan pangan kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa fasilitas yang akan dibangun di Banyuasin ditargetkan mulai beroperasi pada Desember mendatang. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap metode tradisional yang kurang efisien serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian secara keseluruhan.
Selain mendukung stabilitas harga pangan, pembangunan ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan aktivitas ekonomi di sektor pendukung lainnya.
Acara penandatanganan ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan DPRD. Di antaranya Wakil Ketua III DPRD Banyuasin Ledy Risdianto, Staf Ahli Bidang Infrastruktur Dr. H. Salni Pajar, S.Ag., M.HI, Kepala DPKAD Dra. Yuni Khairani, M.Si, serta sejumlah kepala dinas lainnya.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan BUMN seperti Bulog menjadi faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kuat.
Dengan langkah strategis ini, Banyuasin semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah penopang utama pangan nasional. Modernisasi infrastruktur pasca panen menjadi bukti nyata bahwa sektor pertanian terus berkembang menuju arah yang lebih maju, efisien, dan berdaya saing tinggi.
Ke depan, diharapkan model kerja sama seperti ini dapat diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan nasional bukan hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terimplementasi secara nyata di seluruh wilayah Indonesia.