OKU TIMUR, staging.sriwijayaterkini.co/ – Dugaan korupsi FLPP OKU Timur memasuki babak baru setelah penyidik Kejaksaan Negeri OKU Timur melakukan penggeledahan di Kantor PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Martapura, Selasa (3/3/2026).
Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2024–2025 di Kabupaten OKU Timur.
Program FLPP sendiri merupakan skema pembiayaan rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tim penyidik mulai melakukan penggeledahan sejak pukul 15.00 WIB hingga sekitar pukul 21.00 WIB. Langkah hukum ini diambil untuk mengumpulkan serta mengamankan sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan penyaluran kredit perumahan subsidi di wilayah tersebut.
Dasar Hukum Penggeledahan
Tindakan penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri OKU Timur Nomor: Print-01/L.6.21/Fd.2/02/2026 tertanggal 12 Februari 2026. Selain itu, penyidik juga telah mengantongi penetapan resmi dari Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 48/PenPid.B-GLD/2026/PN BTA tertanggal 23 Februari 2026.
Dengan adanya surat perintah dan penetapan pengadilan tersebut, proses penggeledahan dinyatakan sah secara hukum dan merupakan bagian dari tahapan penyidikan yang sedang berjalan.
Langkah ini menegaskan keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan penyimpangan penyaluran kredit rumah subsidi yang bersumber dari program FLPP.
163 Dokumen Penting Disita
Dari hasil penggeledahan, tim penyidik berhasil menyita sebanyak 163 dokumen penting. Dokumen tersebut meliputi berkas jaminan kredit debitur, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dokumen hak tanggungan, serta berkas terkait peningkatan dan pemecahan sertifikat.
Seluruh dokumen yang diamankan berkaitan langsung dengan proses penyaluran kredit FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten OKU Timur. Penyitaan ini bertujuan untuk menelusuri apakah terdapat penyimpangan prosedur, manipulasi data, atau indikasi pelanggaran hukum dalam proses pembiayaan.
Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya akan diteliti dan dianalisis secara mendalam guna memperkuat alat bukti dalam perkara dugaan korupsi FLPP OKU Timur 2024–2025.
Pernyataan Resmi Kejari OKU Timur
Kepala Kejaksaan Negeri OKU Timur, Dennie Sagita, melalui Kasi Intelijen Sefri Hendra, Rabu (4/3/2026), menyampaikan bahwa seluruh dokumen yang telah disita akan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian.
“Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait masih terus dilakukan guna menentukan konstruksi hukum dan pertanggungjawaban masing-masing pihak,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Artinya, seluruh pihak yang diperiksa tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Proses Penyidikan Masih Berkembang
Kejari OKU Timur memastikan bahwa proses penyidikan dugaan korupsi FLPP ini akan terus berkembang seiring dengan pendalaman alat bukti yang telah diamankan. Tidak menutup kemungkinan akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses penyaluran kredit rumah subsidi tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena program FLPP merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam menyediakan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Jika terbukti terjadi penyimpangan, maka hal tersebut berpotensi merugikan negara serta menghambat akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Sejauh ini, penyidik masih fokus pada pengumpulan alat bukti dan klarifikasi terhadap sejumlah pihak. Penetapan tersangka akan dilakukan apabila unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan hasil penyidikan.
Dengan disitanya 163 dokumen dari Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Martapura, penyidik memiliki bahan awal yang cukup signifikan untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam penyaluran kredit FLPP 2024–2025 di OKU Timur.
Masyarakat pun diharapkan tetap menunggu perkembangan resmi dari Kejaksaan Negeri OKU Timur terkait hasil akhir penyidikan perkara ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalam kasus dugaan korupsi program rumah subsidi.
