PALEMBANG, staging.sriwijayaterkini.co/ – Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Palembang (DPP KKP) masa bhakti 2024–2029 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, dalam sebuah acara khidmat yang digelar di Griya Agung, Palembang, Sabtu (13/12/2025).
Pelantikan ini menjadi tonggak penting bagi konsolidasi organisasi sekaligus penegasan peran KKP sebagai wadah pemersatu masyarakat Palembang.
Dalam pelantikan tersebut, Kgs. H. Abdul Rozak, M.Sc secara resmi mengemban amanah sebagai Ketua Umum DPP KKP. Ia didampingi oleh Mgs. H. Syaiful Padli, ST., MM sebagai Sekretaris Umum, serta Kms. H. Achmad Idham, SE sebagai Bendahara Umum, bersama seluruh jajaran pengurus pusat lainnya yang siap menjalankan program kerja lima tahun ke depan.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelantikan Pengurus Pusat KKP. Ia berharap KKP dapat terus memainkan peran strategis sebagai organisasi yang mempersatukan masyarakat Palembang lintas generasi dan latar belakang, sekaligus menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor.
“Kerukunan adalah modal sosial yang sangat penting. KKP memiliki posisi strategis untuk menjaga persatuan, melestarikan budaya, serta mendorong kontribusi nyata masyarakat Palembang dalam pembangunan Sumatera Selatan,” ujar Herman Deru.
Sementara itu, Ketua Umum DPP KKP Kgs. H. Abdul Rozak, M.Sc menegaskan bahwa kepengurusan periode 2024–2029 mengusung semangat regenerasi. Menurutnya, organisasi harus memberi ruang luas bagi generasi muda agar KKP tetap relevan dan berkelanjutan.
“Kami yang tua-tua ini mengarahkan. Hasil dari semua ini adalah untuk anak-anak muda. Mudah-mudahan era baru ini membuat KKP semakin kuat dan maju. Pokoknya KKP Maju, Palembang Alquran,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.
Ia menjelaskan bahwa KKP mengusung empat pilar utama sebagai landasan program kerja organisasi, yakni ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Keempat pilar tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menjawab tantangan masyarakat Palembang di era modern tanpa meninggalkan jati diri dan nilai-nilai luhur.
Sejumlah program strategis telah disiapkan oleh DPP KKP. Di antaranya adalah pendataan warga Palembang dengan target sekitar 430.000 jiwa sebagai basis data yang dapat mendukung perumusan kebijakan pemerintah. Selain itu, KKP juga berkomitmen melestarikan budaya melalui penyusunan Kamus Bahasa Palembang, serta pengembangan kawasan Salimo sebagai sentra kegiatan masyarakat.
Di bidang organisasi, KKP akan melakukan penataan melalui penyatuan kepengurusan menjadi satu Pengurus Pusat KKP yang sah dan terdaftar secara hukum. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas organisasi dalam menjalankan program-programnya.
Ketua Panitia Pelaksana DPP KKP sekaligus Bendahara Umum, Kms. H. Achmad Idham, SE, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat persatuan keluarga besar Palembang.
“Kerukunan Keluarga Palembang bukan hanya organisasi, tetapi rumah besar bagi seluruh warga Palembang. Di sinilah kita bersilaturahmi, saling menguatkan, saling memberdayakan, serta menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur,” tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa KKP harus menjadi ruang kolaborasi yang terbuka, baik bagi warga Palembang di kampung halaman maupun di perantauan. Menurutnya, KKP harus hadir dengan aksi nyata saat masyarakat membutuhkan, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Bahkan, upaya pelestarian nilai religius turut diperkuat dengan hadirnya Alquran terjemahan berbahasa Palembang sebagai bagian dari identitas kultural dan spiritual masyarakat.
Acara pelantikan dan pengukuhan tersebut dihadiri sekitar 500 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, perwakilan Pangdam II/Sriwijaya dan Polda Sumatera Selatan, Wali Kota Palembang, tokoh adat Palembang termasuk Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, perwakilan NU dan Muhammadiyah, serta berbagai paguyuban dan keluarga besar Palembang.
Melalui kepengurusan baru ini, Kerukunan Keluarga Palembang diharapkan semakin kokoh sebagai wadah pemersatu dan mampu berkontribusi aktif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, berkarakter, serta berlandaskan nilai-nilai keislaman dan budaya Palembang.(tari)
