PALEMBANG, staging.sriwijayaterkini.co/ – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus meningkatkan perputaran uang di daerah.
Salah satu strategi utama yang diperkuat adalah percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang akan terus dilanjutkan pada tahun 2025.
Penegasan tersebut disampaikan Edward Candra dalam kegiatan Executive Coffee Morning bertema “Merajut Sinergi, Memacu Akselerasi” bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel Arifin Susanto, yang digelar di Kantor OJK Sumsel, Jumat (12/12/2025).
Menurut Edward, pembahasan mengenai APBD tidak bisa dilepaskan dari arah dan masa depan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa visi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode kedua, yakni “Maju Terus Untuk Semua”, menjadi fondasi utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Sumatera Selatan.
“Saat ini ada 12 program prioritas yang sedang dijalankan. Prioritas belanja daerah tetap mengacu pada visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Hingga saat ini, realisasi APBD Sumsel telah mencapai 78 persen,” ungkap Edward.
Ia mengakui bahwa terdapat sejumlah penyesuaian dan pergeseran anggaran, terutama setelah pelantikan kepala daerah yang baru. Pergeseran tersebut paling terasa pada sektor infrastruktur.
Namun demikian, dengan waktu yang masih tersedia, Pemprov Sumsel terus berupaya mengoptimalkan penyerapan anggaran agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Edward juga menjelaskan bahwa beberapa program daerah memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, komunikasi dan sinergi lintas sektor menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa skala ekonomi daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besaran APBD. Upaya mendorong aktivitas ekonomi juga dilakukan melalui inovasi dan reformasi layanan publik.
Salah satunya ditunjukkan dengan keberhasilan Sumsel meraih Penghargaan TP2DD Terbaik I se-Sumatera tahun 2025, serta perluasan sistem perizinan yang semakin mudah dan terintegrasi secara digital.
“Kita harus bersiap memasuki tahun 2026, di mana ruang fiskal akan semakin sempit. Tahun depan, APBD Sumsel diproyeksikan turun menjadi Rp9,6 triliun dari Rp11,4 triliun pada tahun sebelumnya,” jelas Edward.
Pada kesempatan yang sama, kegiatan Executive Coffee Morning juga dirangkaikan dengan penggalangan donasi melalui Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sumsel. Total donasi yang terkumpul mencapai Rp36.081.575, yang akan disalurkan untuk membantu daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sementara itu, Kepala OJK Sumsel Arifin Susanto memaparkan kondisi sektor jasa keuangan Sumsel sepanjang tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan kredit nasional berada di angka 7,6 persen, sedangkan Sumsel mencatat pertumbuhan sebesar 5,8 persen. Meski demikian, penyaluran kredit produktif di Sumsel masih tergolong positif dengan total mencapai Rp71 triliun.
“Risiko kredit perbankan di Sumsel tetap perlu diwaspadai. Di sisi lain, aktivitas transaksi pasar saham cukup menggeliat. Namun pada sektor fintech, jumlah masyarakat yang meminjam masih lebih tinggi dibandingkan yang menabung,” ujar Arifin.
Ia juga menyoroti meningkatnya kejahatan keuangan dan ancaman keamanan siber. Sepanjang 2025, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menerima lebih dari 274 ribu laporan terkait kejahatan keuangan dan serangan siber.
Selain itu, Arifin menyampaikan bahwa berbagai program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumsel berjalan dengan baik, termasuk Program Aksi Pangan dan Sultan Muda Sumsel yang bertujuan mendorong inklusi keuangan masyarakat.
“Memasuki tahun 2026, kita akan menghadapi tantangan seperti pengembangan komoditas unggulan, transformasi digital, risiko keamanan siber, hingga konsolidasi industri jasa keuangan,” pungkasnya.
Leave a Reply