News

Magazine WP Theme

Kementerian PU Mulai Bangun Sekolah Rakyat Tahap Kedua di OKI, Target Beroperasi 2026

OKI, staging.sriwijayaterkini.co/ – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Pembangunan tersebut ditandai dengan pemancangan perdana tiang pancang di kawasan Teluk Gelam, Selasa (23/12/2025).

Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Bupati OKI Muchendi Mahzareki, serta Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Sumsel, Ayu Juwita.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Kabupaten OKI terpilih sebagai salah satu daerah pelaksana Program Sekolah Rakyat karena dinilai memiliki kesiapan yang baik, terutama dalam penyediaan lahan yang berstatus clean and clear serta komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan program.

[irp]

Di OKI, Sekolah Rakyat dibangun di kawasan objek wisata Teluk Gelam dengan luas lahan mencapai 10 hektare, melebihi syarat minimal enam hektare.

Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian PU Sumsel, Ayu Juwita, menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua ditargetkan rampung dan siap beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Pada tahap ini, pembangunan dilakukan secara bersamaan di tiga kabupaten di Sumatera Selatan, yakni Kabupaten OKI, Ogan Ilir, dan Empat Lawang.

“Sekolah Rakyat melayani jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Pada tahap kedua ini, pembangunan dilakukan dari awal di atas lahan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah,” kata Ayu.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan tahap kedua berbeda dengan tahap pertama yang masih bersifat rintisan. Pada tahap pertama, pemerintah memanfaatkan bangunan yang telah ada melalui rehabilitasi dan renovasi aset milik Kementerian Sosial atau Dinas Sosial setempat.

[irp]

Sementara itu, pada tahap kedua, pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan lahan, sedangkan Kementerian PU menangani perencanaan desain serta pelaksanaan pembangunan fisik sekolah.

Menurut Ayu, idealnya setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki Sekolah Rakyat. Namun, realisasi program ini sangat bergantung pada kesiapan daerah, khususnya dalam penyediaan lahan milik pemerintah yang tidak bermasalah secara hukum dan memiliki status hak pakai.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan layanan pendidikan berkualitas yang diberikan secara gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan bahwa dari seluruh kabupaten dan kota di Sumsel, hanya tiga daerah yang memenuhi persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, kehadiran program ini menjadi harapan baru bagi peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Selatan.

[irp]

“Ada harapan baru bagi dunia pendidikan di Sumatera Selatan, baik dari sisi kualitas maupun ketersediaan sarana pendidikan,” ujar Herman Deru.

Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada pertengahan 2026. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah untuk menjaga komitmen dan memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai target.

Sementara itu, Bupati OKI Muchendi Mahzareki menyatakan optimistis pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan. Ia menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten OKI terhadap program strategis nasional tersebut.

“Dukungan terhadap program strategis nasional Presiden Prabowo ini kami buktikan dengan melengkapi seluruh persyaratan pendirian Sekolah Rakyat, terutama kesiapan lahan yang clean and clear,” kata Muchendi.

Terkait perekrutan siswa dan tenaga pengajar, Muchendi menjelaskan bahwa seleksi akan difokuskan pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

[irp]

Prosesnya tidak melalui pendaftaran terbuka seperti sekolah umum, melainkan berdasarkan verifikasi Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) serta pengecekan lapangan.

Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat di Kabupaten OKI benar-benar mampu menjadi solusi konkret dalam memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu, sebagaimana yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.