PALEMBANG, staging.sriwijayaterkini.co/ – Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Sensus Sosial Ekonomi dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Ruang Video Conference Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Rabu (21/1/2026).
Rakor ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palembang dalam menjadikan data statistik yang akurat dan mutakhir sebagai dasar utama perencanaan serta kebijakan pembangunan daerah.
Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan Moh Wahyu Yulianto, Kepala BPS Kota Palembang, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Palembang.
Kehadiran lintas instansi ini menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dalam mendukung satu data pembangunan.
Dalam arahannya, Wali Kota Ratu Dewa menyampaikan bahwa kerja sama antara Pemkot Palembang dan BPS selama ini telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi penyusunan kebijakan daerah.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya pembekalan lanjutan dan arahan teknis dari BPS Provinsi Sumatera Selatan, agar pelaksanaan sensus di lapangan dapat berjalan optimal dan menghasilkan data yang benar-benar valid.
“Beberapa waktu lalu kami sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, dan seluruhnya mengarah pada pentingnya data statistik sebagai dasar kebijakan,” ujar Ratu Dewa.
Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan menuntut pemerintah daerah untuk bekerja lebih presisi dan berbasis data. Oleh karena itu, hasil sensus sosial ekonomi dan DTSEN tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi harus mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat Palembang secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Ratu Dewa mengungkapkan rencana pelaksanaan forum group discussion (FGD) bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Palembang. FGD tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan pemahaman teknis terkait pelaksanaan sensus. Setelah FGD, para camat dan lurah diharapkan dapat langsung bergerak melakukan pendataan di wilayah masing-masing secara detail, akurat, dan menyeluruh.
“Peran camat dan lurah sangat strategis karena mereka yang paling memahami kondisi masyarakat di lapangan. Data yang dikumpulkan harus benar-benar menggambarkan kebutuhan warga,” tegasnya.
Ratu Dewa menambahkan, data hasil sensus dan DTSEN nantinya akan menjadi referensi utama bagi seluruh OPD dalam menyusun serta menjalankan program kerja. Mulai dari Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan), Bappeda Litbang, Dinas Perdagangan, hingga OPD lainnya, seluruh kebijakan diharapkan berbasis pada data yang sama dan terintegrasi.
Dengan adanya data tunggal sosial ekonomi yang valid, pemerintah daerah dapat memastikan setiap program bantuan, pembangunan infrastruktur, hingga kebijakan ekonomi benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini juga diharapkan dapat meminimalkan tumpang tindih program serta meningkatkan efektivitas anggaran daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Moh Wahyu Yulianto menegaskan pentingnya sinergi berkelanjutan antara BPS dan pemerintah daerah dalam menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data sosial ekonomi sangat krusial untuk menggambarkan kondisi terkini masyarakat Palembang, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi dan sosial yang terus berubah.
“Kita terus bersinergi agar data yang dihasilkan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Program-program Pak Wali Kota dapat tercermin melalui penerapan indikator-indikator yang tepat. Kami juga sangat mengapresiasi berbagai penghargaan nasional yang diraih,” ujar Wahyu.
Ia berharap, melalui Rakor ini, seluruh pihak yang terlibat memiliki komitmen yang sama dalam mendukung suksesnya sensus sosial ekonomi dan DTSEN, sehingga Palembang memiliki basis data yang kuat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
